Mampukah Pengalaman Studi Banding Diterapkan?

SETELAH mengunjungi dua SMA unggul di Jogjakarta, terasa ada yang mengkhawatirkan. Tujuan studi banding para Kepala Sekolah SMA/ MA se-Kabupaten Karimun untuk mempelajari bagaimana pengelolaan sekolah di sekolah-sekolah yang sudah maju, kini justeru membuat rasa takut. Bisakah pengalaman dua sekolah itu diterapkan di sekolah kita?

Pertanyaan itu muncul setelah secara langsung para Kepala Sekolah yang tergabung dalam MKKS SMA/ MA se-Kabupaten Karimun datang berkunjung ke SMA Negeri 2 dan SMA Muhammadiyah 1 Jogjakarta. Dua sekolah di Ibu Kota DIY itu adalah sekolah unggulan yang dulunya melaksanakan program SBI.

Ternyata kemajuan-kemajuan yang diraih oleh dua sekolah itu sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dana dalam usaha pengelolaan sekolah. Khusus untuk program pengembangan sekolah, kedua sekolah ini mempunyai dana yang sangat besar yang disupport oleh orang tua siswa. Walaupun salah satu sekolah itu adalah sekolah negeri (Pemerintah) namun ternyata pembiayaan oleh orang tua sangatlah besar.

Di SMA Negeri 2 Jogjakarta, selama ini mendapat support dana dari setiap siswa. Mulai dari dana investasi yang dibayar sekali dalam setiap tiga tahun sampai ke iyuran SPP yang sangat besar. Tidak kurang 200-an ribu rupian per siswa per bulan yang dimanfaatkan sekolah untuk usaha peningkatan mutu sekolah. Sementara di SMA Muhammadiyah 1 malah jauh lebih besar lagi. Mungkin karena sekolah ini adalah sekolah swasta yang hampir 100 persen dana operasionalnya disumbangkan oleh orang tua siswa. Rata-rata 1 juta rupiah (bahkan lebih) setiap siswa membayar setiap bulannya.

Lalu bagaimana dengan sekolah di Karimun yang cenderung orang tua siswanya ingin gratis. Bahkan sejak dikjucurkannya dana BOS ke setiap sekolah SLTA sejak enam bulan lalu, para orang tua menuntut untuk digratiskan biaya sekolah anak-anaknya.  Susahnya, pihak Dinas Pendidikan pun ikut menyokong sikap orang tua yang ingin gratis ini. Beberapa sekolah yang masih menerima sumbangan rutin bulanan dari orang tua siswa, malah cenderung dipersoalkan oleh Dinas Pendidikan.

Lalu bagaimana sekolah akan mencontoh sekolah-sekolah yang dijadikan sasaran studi banding itu jika tidak ada support dana dari orang tua? Di pihak lain, Pemerintah tidak juga memberikan dana yang cukup dalam usaha pengembangan sekolah. Akankah studi banding itu menjadi sia-sia? Entahlah!***